Ketiga, sistem noken berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). MK dalam Putusan Nomor 47-48/PHPU.A-VI/2009 mengesahkan sistem noken sebagai metode pemilihan yang sah di Papua.
MK mengakui bahwa sistem noken adalah bagian dari tradisi dan kearifan lokal yang harus dihormati dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, khususnya di wilayah Papua.
Putusan ini menekankan bahwa selama sistem ini dijalankan dengan prinsip-prinsip kejujuran, transparansi dan konsensus masyarakat adat, maka sistem noken sah digunakan dalam pemilihan umum.
Kempat, sistem noken berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). PKPU memberikan panduan bagi pelaksanaan pemilu di seluruh Indonesia, termasuk di Papua.
Meskipun PKPU tidak secara rinci mengatur sistem noken, PKPU memberikan fleksibilitas bagi daerah dengan kondisi khusus untuk mengadopsi metode pemilihan yang sesuai dengan keadaan lokal.
