Dalam konteks ini, sistem noken dapat dianggap sebagai bagian dari penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan tradisi lokal yang berlaku di Papua.
Kedua, sistem noken berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001. Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ini memberikan wewenang khusus kepada Papua untuk mengatur urusan mereka sendiri, termasuk dalam hal pemilihan umum.
Undang-undang ini mengakui adat dan tradisi sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang memungkinkan adanya penggunaan sistem noken dalam proses pemilihan umum di Papua.
Sistem noken diakui sebagai mekanisme lokal yang sah dan mencerminkan kearifan lokal dalam menyelenggarakan pemilu di wilayah yang memiliki kondisi geografis dan budaya yang unik.
