Bandung, BEDAnews
Besarnya angka SILPA tahun anggaran 2011 yang mencapai Rp. 3.003 Trilliun, merupakan ironi manakala disandingkan dengan masih banyaknya warga miskin dan tingginya angka pengangguran di Jawa Barat.
Hal ini diungkapkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Jawa Barat dalam pandangan umum Fraksi PPP terhadap laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat tahun Anggaran 2011 pada rapat Paripurna DPRD Jawa Barat yang Berlangsung di ruang paripurna DPRD Jabar jl. Diponegoro Bandung Senin (2/7).
Dalam pandangan Fraksi PPP, yang ditanda tangani ketua Fraksinya H. Yusuf Puadz, lebih jauh ditekankan semestinya anggaran dapat direalisasikan secara optimal untuk mengakselerasi pelaksanaan program/kegiatan yang berorientasi terhadap pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, dan peningkatan SILPA ini dapat diindikasikan bahwa kinerja pemerintah lebih rendah dari tahun sebelumnya dilihat dari serapan besaran daya serap anggaran.
Sementara Fraksi Golkar, PKS, Gerindra dan PAN menyoroti dan mempertanyakan masalah belum tersalurkannya program pemprov Jabar yang dikerjasamakan dengan Bank Jabar yakni Kredit Cinta Rakyat (KCR) yang hanya dapat tersalur Rp. 16 Milliar dari total Rp. 165 M pada tahun 2011 dan ditambah lagi Rp. 75 Miliiar pada 2012 ini.
Fraksi Golkar secara khusus juga menyoroti Kegagalan pembangunan SOR Arcamanik, paket pembangunan SOR Arcamanik yang dibiayai dengan anggaran tahun jamak sebesar Rp. 175 M tidak terserap.
Fraksi PPP secara khusus menyoroti rendahnya realisasi kegiatan di beberapa SKPD dengan penyerapan dibawah 80 persen. Disebutkan Dinas Olah Raga dan Pemuda Jawa Barat yang hanya dapat menyerap kegiatan sebesar 50,86 persen, Sekretriat Daerah provinsi Jabar hanya 77,49 persen dan Sekretariat DPRD Jabar sendiri yang hanya mampu menyerap anggaran 64.90 persen. (hermanto)
