Selain itu, keberadaan regulasi ambang batas pencalonan presiden tersebut berpotensi menciptakan pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat.
“Hadirnya Pasal 222 UU Pemilu telah mengakibatkan tertutupnya hak rakyat yang ingin mencalonkan diri menjadi presiden, termasuk diantaranya WNI yang berada di luar negeri atau diaspora. Kebijakan pembatasan tersebut justru melanggengkan oligarki,” tegas Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan HAM periode 2011-2014 yang juga Kuasa Hukum Para Pemohon.
Setidaknya ada 12 poin perbaikan yang dilakukan oleh Para Pemohon dalam Permohonan, diantaranya adalah perbandingan antara pemilihan presiden di Indonesia dengan di Amerika Serikat.
Para Pemohon menyanggah pernyataan Hakim Konstitusi, Saldi Isra yang mengatakan bahwa, di Amerika Serikat hanya ada 2 (dua) partai politik, yakni Demokrat (Democrat) dan Republik (Republican) serta calon yang maju melalui jalur independen.
