Chris juga menambahkan bahwa, tidak ada satupun negara di dunia yang menerapkan ambang batas pencalonan presiden. Justru, _presidential threshold_ tersebut berdampak pada penurunan kualitas demokrasi di suatu negara.
Chris menjelaskan, mengapa indeks demokrasi di Indonesia menurun, yakni setidaknya karena 5 faktor sebagaimana dikemukakan oleh _Economist Intelligent Unit_, lembaga internasional yang selalu mengadakan survei setiap tahun untuk mengukur kualitas suatu negara, antara lain: 1) elektoral proses dan pluralisme; 2) fungsi pemerintahan; 3) partisipasi politik; 4) kultur politik; dan 5) kebebasan sipil.
“Presidential threshold jelas akan mengurangi makna pluralisme dalam pilpres, mengedepankan fungsi partai politik daripada fungsi pemerintahan, mengurangi partisipasi politik masyarakat dalam pilpres karena telah dikuasai oleh partai politik, membentuk kultur politik yang berorientasi pada partai politik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan mengurangi kebebasan sipil karena masyarakat biasa tidak akan pernah bisa menjadi kandidat presiden, terlebih kami WNI diaspora,” tutup Chris. (Red)
