BANDUNG, BEDAnews.com – Sebagai Rumah Rakyat Gedung DPRD Provnsi Jawa Barat akhir akhir ini hampir setiap hari tidak lepas dari kegiatan penyampaian aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, baik aksi unjuk rasa dengan pengerahan massa hingga ratusan orang, aspirasi aksi dengan pertunjukkan budaya, aspirasi melalui surat maupun aspirasi yang dilakukan dengan beraudiensi kepada pimpinan DPRD, pimpinan Komisi, ataupun Fraksi di DPRD.
Terkait hal ini, BEDAnews.com menemui Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat Dr. Hj Ida Wahida Hidayati,SE.,SH.,M.Si. didampingi kasubag Humas M. Hafidz,SH. Serta Subag Kerjasama dan Aspirasi Iman Mulana,S.STP. saat memantau aktivitas unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di halaman Gedung DPRD Jabar. Jl Diponegoro 27 Bandung. Rabu (21/9/2022) untuk mempertanyakan seperti apa kesiapan yang dilakukan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dalam menghadapi arus penyampaian aspirasi yang hampir tidak hentinya setiap hari ke DPRD Jabar.
”Kita sudah mengantisipasi, karena ini kan Gedung Dewan, Gedung tempat wakil-wakil rakyat, pasti apapun yang menjadi isu, baik itu isu nasional, issue local, pasti kemana lagi mereka akan menyampaikan aspirasi, ya kesini.” Sebutnya.
Ditambahkan. Seperti saat ini, kan isunya nasional kenaikan BBM, itu kan sudah keputusan pusat nasional, berarti demo akan terjadi di seluruh Indonesia. Kita sampaikan ke DPR sebagai wakil rakyat di tingkat pusat.
“Kita rekomendasikan ke DPR, ini lho aspirasi yang ada di Jawa Barat. Kita sampaikan ke sana, aspirasinya dari mana, ya kita sampaikan dari mahasiswa, dari buruh, atau dari komunitas lain, seperti ojol tadi pagi, kita sampaikan, tinggal nanti kebijakannya itu urusan pusat.”
Sementara terkait dengan anggaran yang dibutuhkan untuk mengahadapi aksi unjuk rasa, Ida menyebutkan. Tidak ada anggaran yang dikhususkan untuk menghadapi aksi unjukrasa.
“Tidak ada alokasi anggaran yang dikhususkan untuk melayani aspirasi-aspirasi atau demo yang datang ke DPRD, semua sesuai dengan DPA yang ada saja. Kalau ada anggaran khusus demo, ya, nanti pasti demo itu direncanakan, kan ada anggarannya. Jadi tidak ada anggaran khusus demo.” Ucapnya
Ditambahkannya. Kita tidak bisa memprediksi berapa kali (unjuk rasa/demo)dalam setahun, menghadapi isu-isu bisa yang bersifat nasional maupun local. Seperti kali ini, “ini kan issue nasional kita terkena dampak, ya konsekwensi kalau pagar rusak , ya dibetulin, kan ada anggaran pemliharaan, adanya pak polisi yang membantu kita, ya minimal kita kasih makan lah. Kalau anggaran khusus kegiatan demo itu gak ada.”tegasnya.
Terakhir Sekretaris DPRD ini menyebutkan. Hingga saat ini lebih kurang sudah ada 60 – 70an isu, sedang untuk aspirasi yang diterima Setwan DPRD Jabar, biasanya issue-isue nasional yang lebih diminati masyarakat.
“Selama saya jadi Sekwan, ya UU Cipta Kerja, May day Hari buruh sedunia, isu nasionalnya, kebijakan UMR untuk isu local. Sampai saat ini sudah ada ratusan, termasuk yang menyampaikannya melalui surat .” tutup Ida yang merupakan putri dari Drs. H. Eddie Sukardi, MSi (Bupati Cianjur Ke – 32 Periode 1988 – 1996) yang juga mantan Sekretaris DPRD [email protected]
