KAB. BANDUNG || bedanews.com — Anggota Banggar DPRD Kabupaten Bandung, H. Yanto Setianto, sangat menyesalkan karena melihat deviden yang selama ini diterima Pemerintah Kabupaten Bandung menunjukan adanya penurunan yang sangat signifikan.
Legislator dari Fraksi Golkar yang akrab disapa Kang Yanto itu menambahkan, dibanding saat modal Pemkab masih Rp170M, Pemkab Bandung menerima deviden sebesar Rp61 M. Tetapi di tahun 2018 setelah ditambah sekitar Rp59 M deviden 2020 diterima pemkab sekitat Rp68 M.
“Ketika modal 170 M dengan deviden 61M, Rentabilitas Ekonomis sekitar 35.8 prosen sedangkan tahun 2020 setelah ditambah 59 M pada tagun 2018 deviden yang diterima yakni sekitar 68 M, artinya rentabilitas ekonomis sekitar 26.9 prosen seharusnya deviden yang diterima 81.9 M, kalau kondisi dalam keadaan konstan,” katanya melalui telepon, Selasa 16 November 2021.
Untuk itu Kang Yanto memimta, untuk merealisasikan penyertaan modal jangan terburu buru. Harus ada kajian dulu serta rencana usaha bjb 5 tahun kedepan apakah akan sukses atau merosot, sehingga anggaran untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung tidak terganggu. Apalagi tanda2 covid akan segera berkhir, masyarakat pastinya memerlukan perhatian ekstra.
“Terutama yang berkaitan dengan program kedepan seperti Insentif guru ngaji, bantuan modal untuk UKM, bansos dan kegiatan-kegiatan yang menyentuh kepentingan masyarakat banyak serta akan dimulainya sekolah tatap muka, tentu memerlukan anggaran yang maksimal,” ujar dia.
Alasan Kang Yanto yang menyesalkan sikap buru-buru Pemkab Bandung untuk program penyertaan modal, setelah membaca Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, khususnya pasal 3, ada penjelasan di Pasal 3, yaitu: Akumulasi penyertaan modal daerah sampai dengan 31 Desember 2020 kepada PT. Bank Jabar-Banten sebesar Rp. 230.226.741.050,00 (dua ratus tiga puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima puluh rupiah) atau sebanyak 712.485.914 (tujuh ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat belas),
Pada lembar saham seri A, dengan rincian sebagai berikut:
1. Sampai dengan Tahun 1993 sebesar 334.480.718,- (tiga ratus tiga empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ratus delapan belas rupiah);
2. Tahun 1994 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
Tahun 1995 sebesar Rp. 313.592.168,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua seratus enam puluh delapan rupiah);
3. Tahun 1996 sebesar Rp. 432.959.964,- (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
4. Tahun 1997 sebesar Rp. 625.434.309,- (enam ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan rupiah);
5. Tahun 1998 sebesar Rp. 344.440.339,- (tiga ratus emapt puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah);
6. Tahun 1999 sebesar Rp. 123.598.533,- (seratus dua puluh tuga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);
7. Tahun 2000 sebesar Rp. 502.235.719,- (lima ratus dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
8. Tahun 2001 sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah);
9. Tahun 2002 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
10. Tahun 2003 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
11. Tahun 2004 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
12. Tahun 2005 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
Tahun 2006 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah);
13. Tahun 2007 sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar rupiah); dan
14. Tahun 2018 sebesar Rp. 59.999.999.300,- (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
Sementara di pasal 4, dia mengungkapkan,
1. Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Jabar-Banten ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.
2. Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Jabar-Banten dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.66.984.828.482,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
3. Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan peraturan perundang-undangan.
“Atas dasar keterangan tersebut di atas, saya meminta kepada Pemkab Bandung untuk melakukan evaluasi ulang melalui kajian-kajian sebelum Raperda tersebut disahkan,” pungkas Kang Yanto. ***
