“Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) pun harus mematuhi aturan perlindungan jaminan sosial. Dengan demikian para pekerja Indonesia lebih bermartabat dan mempunyai harga diri selama bekerja di luar negeri,” ujar Irsyadi melalui pesan elektornik, Jumat (2/1)
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja mengatakan, KPK menemukan beberapa aspek persoalan pada tataran manajerial maupun pada aspek kepesertaan diantaranya yakni tidak terlaksananya jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja Indonesia (TKI).
Dalam pasal 26 ayat (2) huruf e UU 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, syarat penempatan TKI salah satunya adalah mengikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan/atau memiliki polis asuransi. “Saat ini hampir semua TKI menggunakan perlindungan dengan polis asuransi,” ujarnya.
Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dari seluruh konsorsium asuransi perlindungan TKI, jaminan yang didapatkan TKI hanya berupa perlindungan jiwa dan kerugian saja. Hal ini berarti tidak sesuai dengan penjelasan undang-undang bahwa perlindungan asuransi yang dimaksud sedikitnya sama dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
