Bandung, BEDAnews.com – Kinerja Gubernur Jawa Barat yang berkaitan dengan pelaksaanaan pembangunan infrastruktur pada APBD tahun anggaran 2019, yang disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2019, mendapat kritikan dari mitra kerjanya dalam bidang pembangunan dan infrastruktur Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat.
Kinerja tersebut, terutama terkait capaian enam dinas dan satu badan yang merupakan leading sector dari Komisi IV terkait dengan pelaksanaan APBD TA 2019.
Sebagaimana disebutkan Ketua Komisi IV DPRD provinsi Jawa Barat, Imam Budi Hartono, dalam rilis yang disampaikannya secara tertulis, Selasa (5/5/2020), penilaian ini dikaitkan dengan capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai visi yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2018–2023 masing-masing dinas atau badan.
