HeadlinePolitik

Semua Program Strategis Gubernur Jabar tahun 2019 di PSDA Bermasalah

Bandung, BEDAnews.com – Kinerja Gubernur Jawa Barat yang berkaitan dengan pelaksaanaan pembangunan infrastruktur pada APBD tahun anggaran 2019, yang disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2019, mendapat kritikan dari mitra kerjanya dalam bidang pembangunan dan infrastruktur Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat.

Kinerja tersebut, terutama terkait capaian enam dinas dan satu badan yang merupakan leading sector dari Komisi IV terkait dengan pelaksanaan APBD TA 2019.

Sebagaimana disebutkan Ketua Komisi IV DPRD provinsi Jawa Barat, Imam Budi Hartono, dalam rilis yang disampaikannya secara tertulis, Selasa (5/5/2020), penilaian ini dikaitkan dengan capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai visi yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2018–2023 masing-masing dinas atau badan.

Disebutkannya, dalam misi ketiga disebutkan mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan, melalui peningkatan konektivitas wilayah, dan penataan daerah dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara.

“Dari IKU tersebut, ada dua dinas yang mempunyai kinerja banyak tidak tercapai yakni Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Perumahan dan Pemukiman,” ungkap Imam.

Imam menyebut, semua proyek strategis Gubernur Jawa Barat tahun anggaran 2019 di Dinas Sumber Daya Air  bermasalah.

Politisi PKS ini menyebut,  Penataan dan Revitalisasi Kali Malang Kota Bekasi realisasi 18,15 persen. Penataan dan Revitalisasi Situ Ciburuy KBB realisasi 11,71 persen, Penataan dan Revitalisasi Situ Rawa Kalong Kota Depok realisasi 18,21, Penataan dan Revitalisasi Waduk Darma Kab. Kuningan realisasi 16,72 persen.

Untuk Dinas Lingkungan Hidup, yang menjadi catatan berat dari Dinas LH ini permasalahan persampahan baik TPPAS Regional Nambo, TPPAS Legok Nangka dan TPK Sari Mukti.

Imam menyatakan, realisasi anggaran tertinggi ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar 92,24 persen dan paling rendah Dinas Sumber Daya Air 57,49 persen serta Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar 56,07 persen.

“Kami melihat untuk realisasi anggaran yang rendah ini, terjadi karena perencanaan anggaran yang tidak bagus atau tidak matang,” ujarnya.

Untuk Dinas Lingkungan Hidup, yang menjadi catatan berat dari Dinas LH ini permasalahan persampahan baik TPPAS Regional Nambo, TPPAS Legok Nangka dan TPK Sari Mukti.

Terakhir Imam memberikan catatan kepada gubernur agar dinas yang mendapatkan predikat kurang baik, gubernur bisa mencari alternatif kepemimpinan di eselon II yang lebih mumpuni karena tugas yang berat atas program dan kegiatan strategis gubernur.

“Atau Eselon II dapat dibantu oleh Eselon III yang handal sehingga kegiatan-kegiatan bisa berjalan optimal,” katanya. @

Tags
Selanjutnya

Related Articles

Back to top button
Close