Untuk itu, satire ‘omon-omon’ dari Prabowo adalah pukulan telak selain support (cambuk) bagi publik umumnya, Prabowo tahu dari sisi politik kekuatan rakyat amat sangat kuat dan menentukan, sesuai pepatah, “vox populi vox dei” namun kenapa tak digunakan secara serius pada saat Jokowi berkuasa sehingga Jokowi sampai-sampai kepingin 3 periode (inkonstitusional), *ada pun batalnya 3 periode bukan karena perlawanan rakyat,* namun karena faktor individual dari penolakan dari sosok Megawati.
Dan Prabowo selaku Presiden sudah merasakan kebenaran filosofi Yunani dimaksud pada tahun 1998 (jatuhnya kekuasaan Orde Baru). Sehingga tak mungkin seorang Jendral Prabowo mau terperosok untuk kedua kali kedalam lubang yang sama.
Maka, untuk menghentikan Jokowi dan Gibran effect dalam kerusakan moral- mentalitas yang berkelanjutan termasuk mengantisipasi kerugian lebih besar negara kepada seluruh umat bangsa ini. Maka segera jangan lagi ‘omon-omon’ bantu tekan Prabowo agar memerintahkan kepada para abdi hukumnya ‘proses adili Jokowi dan copot Gibran’ dan disini Prabowo sekaligus mendapatkan bahan uji coba kepatuhan para pejabat khususnya yang Ia amanahkan di sektor law enforcement atau pejabat bidang penindakan hukum (law behavior) yakni Kapolri, Ketua KPK dan Jagung RI, maka andai mereka lalaikan fungsi jabatannya atau sengaja berlama-lama, obstruksi atau pembiaran (disobedient) yang justru berkesan loyal terhadap kelompok individual yakni Jokowi dan keluarga serta kroninya, dibanding berpihak kepada hukum serta demi persatuan bangsa ini maka bakal menjustifikasi Presiden menggunakan hak prerogatif, menggantikan para pejabat dimaksud kepada individu lain yang lebih profesional dan proporsional serta objektif.
