Ini menimbulkan pertanyaan besar, seberapa mandiri Prabowo dalam membentuk pemerintahannya? Jika kabinet yang akan dibentuk lebih banyak diisi oleh loyalis Jokowi, apakah itu berarti bahwa pemerintahan Prabowo akan menjadi perpanjangan dari pemerintahan Jokowi? Ketidakjelasan batas wewenang dan peran ini dapat menimbulkan gesekan di kemudian hari, terutama ketika Prabowo mencoba untuk mengimplementasikan kebijakannya sendiri yang berbeda dengan visi Jokowi.
*Ketidaklaziman Etika Politik Jokowi*
Dalam konteks perbandingan internasional, apa yang dilakukan oleh Jokowi dalam transisi kekuasaan ini sulit ditemukan di negara-negara demokrasi besar lainnya. Biasanya, ketika seorang presiden mendekati akhir masa jabatannya, terutama dalam sistem demokrasi yang mapan, mereka cenderung lebih netral dan memberi kebebasan kepada presiden terpilih untuk membentuk pemerintahannya sendiri. Misalnya, di Amerika Serikat, setelah pemilihan presiden, presiden yang sedang menjabat akan menahan diri dari perubahan kebijakan besar atau pergantian kabinet, memberikan transisi yang lancar kepada penerusnya.
