Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menambahkan bahwa perubahan UU ini tetap menghormati supremasi sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia, serta sejalan dengan ketentuan hukum nasional dan internasional. “Perubahan ini tetap berdasarkan nilai dan prinsip demokrasi serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Revisi ini resmi ditetapkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani setelah melalui berbagai tahapan pembahasan. Regulasi baru ini diharapkan memperkuat institusi TNI, menyesuaikan aturan dengan dinamika keamanan nasional, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TNI di masa mendatang.
Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Sekretaris Negara, Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Pertahanan, para Wakil Ketua DPR RI, Kasal, Kasau, Wakasad, serta pejabat utama Kementerian Pertahanan dan TNI.
