Oleh: Muslim Arbi (Pengamat Hukum dan Politik)
JAKARTA || Bedanews.com – Bertepatan dengan HUT Tentara Nasional Indonesia (TNI), mari sama-sama kita semua seraya tunduk dan berdoa untuk kejayaan Tentara Nasional Indonesia. Memohon kehadiraan Allah SWT, Tuhan Yang Mahaesa selalu memberkahi TNI kita Aamien.
Tanggal satu Oktober lalu, Presiden Republik Indonesia, Jend (Purn) Prabowo Subianto mengangkat dan melantik Kapolri Baru Jendral Polisi Sujudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisan Republik Indonesia yang baru menggantikan Jendral Listyo Sigit Prabowo. Sigit lalu di angkat sebagai Kepala Staff Kepresidenan (KSP).
Jendral Suyudi, mantan Kapolda Banten itu lakukan perombokan besar-besaran terhadap sejumlah Kapolda dan jajaran elit Kepolisian RI, Kabareskrim, Irwasuam, Kadivpropam, Kabaintelkam, Kabaharkam, Kalemdiklat.
Dan mengganti sejumlah Kapolda 19 posisi Kapolda, 14 jabatan strategis di tingkat Mabes Polri dan memutasi dan rotasi 88 Pati dan Pamen.
Langkat Kapolri Baru asal Pandeglang ini merupakan suatu langkah cukup revolusioner untuk memperbaiki Citra Kepolisian yang selama ini menjadi sasaran kritik oleh publik. Dan tindakan Jendral Suyudi patut di apresiasi. Semoga menjadi angin segar untuk mengembalikan Kepolisian sesuai dengan konsitusi negara.
Setelah ini, publik juga mendambakan Presiden Prabowo dapat melakukan perombakan dan penggantian pimpinan Kejaksaan dan KPK, agar tindakan KPK dan Kejaksaan Agung RI sesuai dengan visi dan misi penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi sesuai janji Prabowo.
Publik anggap Kejaksaan dan KPK saat ini sudah patut di ganti, karena KPK-Kejaksaan ini, dianggap masih warisan rezim Jokowi, sehingga terkadang ewuh-pakewuh dalam tindakannya.
Jika Prabowo menghendaki Penegakkan hukum dan pemberantasan Korupsi dan KKN dapat berjalan sukses, maka Pimpinan KPK dan Kejaksaan juga di ganti sebagaimana pimpinan Polri.
Saat ini publik merasakan KPK dan Kejaksaan belum gesit dan tegas dalam penegakkan hukum dan pemberantasan KKN, apalagi jika bersentuhan dengan kepentingan politik dan kekuasaan Joko Widodo dan itu sangat mengganggu kinerja dua insitusi hukum itu.
Saatnya Kapolri Baru, KPK Baru dan Kejaksaan Agung Baru. Untuk mengawal Agenda Besar Prabowo memimpin Bangsa ini menuju Kedaulatan, Kemakmuran dan Keadilan Rakyat dan Rakyat sedang mendambakan itu. ***
Margonda Raya, Depok (05 Oktober 2026)
