Saat Panggung Kekuasaan Kehilangan Urat Mal
Dr. (C.) K.H.M. Rofik Mualimin, Lc., M.Pd.I.
YOGYAKARTA || Bedanews.com – Bayangkan sebuah panggung pertunjukan tempat para pemerannya terus tersenyum lebar ke arah penonton, padahal tirai latar belakang sedang terbakar hebat. Di Indonesia, panggung itu bernama birokrasi dan kekuasaan publik. Ketika sebuah skandal meletus atau kinerja meluncur bebas ke titik nadir, respons spontan yang kerap kita saksikan bukanlah pengunduran diri dengan kepala tertunduk, melainkan deretan pembelaan diri, klarifikasi manis, atau lempar batu sembunyi tangan. Ada yang teramputasi dari urat kesadaran kita: rasa malu.
Negara ini tidak pernah kekurangan orang pintar, tetapi kerap krisis mereka yang tahu diri. Mochtar Lubis dalam Manusia Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1977, hlm. 18), jauh-jauh hari telah memotret karakter hipokrit dan enggan bertanggung jawab yang mengendap dalam kebudayaan kita. Padahal, kemajuan sebuah bangsa sangat bergantung pada sejauh mana para pemegang mandatnya merawat standar etika tertinggi.
Jika kita menengok ke peradaban lain, malu bukan sekadar emosi personal, melainkan pilar peradaban. Dalam tradisi pemikiran Islam, Imam al-Bukhari merangkum sebuah hadis fundamental dalam Shahih al-Bukhari (Beirut: Dar Thuq al-Najah, 2001, Juz 8, hlm. 21) melalui sabda Nabi: “Inna mimma adraka al-nasu min kalam al-nubuwwah al-ula: idza lam tastahy fashna’ ma syi’ta”—jika engkau sudah tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis ini menegaskan bahwa hilangnya rasa malu adalah titik awal dari kebebasan destruktif tanpa kendali moral.
Perspektif Barat pun membedah fenomena ini secara empiris. Ruth Benedict dalam The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture (Boston: Houghton Mifflin, 1946, hlm. 222), membedakan antara guilt culture (budaya dosa) dan shame culture (budaya malu). Bangsa dengan shame culture yang kuat menjadikan penilaian publik dan kehormatan sosial sebagai kontrol diri internal agar tidak melanggar etika. Ketika pejabat kehilangan sensitivitas terhadap shame, kontrol sosial masyarakat otomatis tumpul.
Sistem tata kelola modern pun dirancang atas dasar etika publik ini. Pejabat kolonial hingga pembentukan negara hukum modern di Belanda, sebagaimana dicatat C. van Vollenhoven dalam Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië (Leiden: E.J. Brill, 1918, Jilid 1, hlm. 45), memahami betul bahwa struktur pemerintahan (bestuur) akan runtuh jika kewibawaan moral para penyelenggaranya tergerus oleh penyalahgunaan wewenang. Begitu pula sosiolog Jerman Max Weber dalam Wirtschaft und Gesellschaft (Tübingen: J.C.B. Mohr, 1922, hlm. 124) yang menekankan pentingnya legitimität (legitimasi rasional-legal) dalam birokrasi. Weber mengingatkan bahwa birokrasi tanpa keabsahan moral dan rasa tanggung jawab hanya akan berujung menjadi mesin kekuasaan yang dingin dan korup.
Kemajuan bangsa mustahil diraih hanya dengan menumpuk angka pertumbuhan ekonomi atau membangun infrastruktur megah jika pondasi etikanya rapuh. Ketika pejabat publik tidak lagi malu untuk korupsi, malu saat gagal mengemban amanat, atau malu untuk mundur saat tidak kompeten, maka hukum hanyalah pasal-pasal mati di atas kertas. Saatnya kita mengembalikan budaya malu sebagai standar tertinggi berbangsa, sebelum nurani kolektif kita benar-benar padam.***
Penulis adalah:
– Alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir,
– Kandidat Doktor di Pascasarjana S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
– Dosen STAI Yogyakarta,
– Pengasuh Pesantren Latifah Mubarokiyah Bantul,
– Ketua Yayasan Majma’ Bahrain Internasional,
– Ketua Harian Paguyuban Keluarga Pasir se-Dunia (PKPD),
– Penasihat Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN).
