Fakta menunjukkan bahwa, pemerintahan Prabowo menjalankan pendekatan ekonomi yang lebih nasionalistis dan populis dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Sejumlah kebijakan diarahkan untuk memperkuat swasembada pangan, hilirisasi industri, penguatan industri nasional, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Dalam berbagai pidato, Prabowo juga menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus lebih besar dinikmati rakyat Indonesia sendiri dan tidak hanya menguntungkan pihak asing.
Di sisi lain, pemerintah tetap memiliki dasar hukum dan legitimasi konstitusional dalam menjalankan kebijakan ekonomi tersebut. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, pendekatan ekonomi nasionalis yang menekankan kedaulatan ekonomi memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
