Namun demikian, kritik terhadap potensi pemborosan anggaran juga tidak boleh diabaikan. Dalam sistem demokrasi modern, pengawasan terhadap penggunaan APBN sangat penting agar tidak terjadi pembengkakan utang, defisit fiskal berlebihan, maupun kebijakan yang tidak efektif. Oleh sebab itu, transparansi anggaran, pengawasan DPR, audit BPK, serta kontrol publik tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan.
Selain ekonomi, The Economist juga menyoroti isu demokrasi dan meningkatnya peran militer dalam pemerintahan Prabowo. Kritik tersebut muncul karena adanya pelibatan TNI dalam sejumlah program nasional, serta munculnya wacana perubahan sistem politik yang dianggap berpotensi mengurangi kualitas demokrasi langsung di Indonesia.
