“Kalau Kementerian Kehutanan sudah bilang oke, kita siap mengesakan. Prosesnya di pusat, artinya sudah selesai, tinggal kita di daerah lagi,” ujarnya.
Marten menambahkan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Kaltara telah mengagendakan pengesahan Raperda RTRW pekan depan. “Sebenarnya tinggal melengkapi penomoran. Namun saat rapat evaluasi itu, ternyata mengalami sedikit perubahan,” katanya.
Evaluasi itu menurut dia, memberi fungsi penting. Sebab perencanaan pembangunan perlu kesesuaian antara RTRW Kalimantan Utara dengan RTRW Nasional. Apalagi dalam jangka pendek ada beberapa rencana pembangunan di Kalimantan Utara yang tahapannya hanya menunggu pengesahan RTRW.
Seperti pembangunan pusat pemerintahan di Kota Baru Mandiri Tanjung Selor. Termasuk pengembangan Desa Mangkupadi sebagai Kawasan Industri, serta beberapa rencana pengembangan kawasan di lima daerah di Kaltara.
