Rivalitas Antar Aparat Penegak Hukum, Ancaman atau Justru Energi Baru Pemberantasan Korupsi?

Dalam perspektif kelembagaan, adanya pengawasan dan penegakan hukum antarlembaga bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Justru mekanisme saling mengawasi (checks and balances) dapat memperkuat akuntabilitas apabila dijalankan secara objektif dan bebas dari kepentingan di luar hukum. Namun, rivalitas yang didorong oleh kepentingan institusional, politik, ataupun kepentingan pribadi berpotensi menimbulkan benturan yang justru merugikan sistem peradilan pidana. Karena itu, yang harus dikedepankan bukanlah persaingan antarlembaga, melainkan persaingan dalam membangun profesionalisme, integritas dan kualitas penegakan hukum.
Momentum pembaruan hukum acara pidana juga menjadi sangat penting. KUHAP mengatur bahwa tindakan paksa seperti penggeledahan dan penyitaan harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang ketat dan dapat diuji legalitasnya. Masyarakat tentu berharap setiap penggunaan kewenangan tersebut diikuti dengan proses penyidikan yang transparan, berbasis alat bukti yang sah, serta memberikan kepastian hukum. Apabila penyidikan masih berlangsung, aparat juga perlu menjelaskan perkembangannya secara proporsional agar tidak menimbulkan spekulasi di ruang publik.

BeritaTerkait

Presiden Disadap, Pakar: Tak ada Gunanya Punya BIN, Intelkam, BAIS dan Lembaga Siber

9 November 2026

Wayang Orang KUNTI, Ketika Seni Tradisi Menjadi Gerakan Kemanusiaan untuk Pejuang Kanker Payudara

9 November 2026