Ia berharap, anggaran bisa cair setiap bulan agar kegiatan berjalan lancar. Tak hanya itu, ia juga menyoroti minimnya insentif kader. “Honor hanya Rp700 ribu setiap tiga bulan, itu pun harus dibagi untuk 12 orang kader,” jelasnya.
Ketua RW 02 Sywkhmagelung, Sri Rahayu, turut menanggapi masalah ini. Ia mengaku pihak RW kadang harus turun tangan membantu dengan dana kas RW maupun donasi dari warga. “Kami ingin pemerintah daerah dan DPRD Kota Cirebon lebih peduli dan mendengar aspirasi dari para kader yang bekerja di lapangan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Siti, salah satu kader Posyandu RW 12 Bedeng Baru, juga mengeluhkan hal serupa. Ia menyebutkan bahwa PMT dan insentif kader di wilayahnya juga dicairkan tiga bulan sekali, dan sempat mengalami keterlambatan selama lima bulan pada tahun 2024.
