Untuk memperkuat peran tersebut, pemerintah daerah didorong melakukan pemetaan subsektor unggulan, pelaku, talenta, rantai pasok, pembiayaan, kekayaan intelektual, hingga peluang pasar. Pemetaan menjadi dasar dalam menentukan prioritas pengembangan ekonomi kreatif di masing-masing wilayah.
Selain itu, Rindekraf perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari RPJPD hingga APBD. Penguatan kelembagaan, regulasi, koordinasi, serta pembagian peran antarperangkat daerah juga menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan ekonomi kreatif dapat diimplementasikan secara terpadu.
Pemerintah daerah juga didorong membangun klaster kreatif berdasarkan keunggulan dan peluang pasar daerah serta mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk naik kelas melalui peningkatan mutu, legalitas, digitalisasi, akses pembiayaan, pelindungan kekayaan intelektual dan perluasan pasar.
