Bandung, BEDAnews
KETUA Asosiasi Kontraktor dan Kontruksi Indonesia (AKSINDO) Dany Rustiana mendesak Walikota Bandung Ridwan Kamil memberikan sanksi tegas kepada kotraktor PT Adhi Karya yang dinilai tidak mampu menyelesaikan proyek sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Karena sesuai aturan, Pembangunan Jalan dan Jembatan Cisalatri, akses ke Stadion Bandung Lautan Api itu, tidak boleh melewati tahun 2014 karena masuk pada Tahun Tunggal (APBD 2014).
“Proyek Jalan dan Jembatan Cisalatri dengan Pagu Anggaran Rp74.851.500.000 dan nilai Hps Rp67.755.336.000 itu sangat lambat, Wali Kota harus tegas memberikan sanksi atau memutuskan kontrak dengan PT Adhi Karya demi menjaga martabat Kota Bandung. Ironis, mana bisa warga Kota Bandung memiliki etos kerja yang baik menuju Bandung Juara kalau setiap pekerjaannya serba terlambat,” tegas Dany di Bandung, Selasa (20/1).
Ia merujuk pada Perpres No 70 Tahun 2012 perubahan kedua Perpres No 54 Tahun 2010, Pasal 93 perihal pemutusan kontrak. Regulasi ini memberikan keleluasaan kepada Wali Kota untuk memutuskan hubungan dengan kontraktor PT Adhi Karya yang menggarap pembangunan Jalan dan Jembatan Cisalatri. Proyek ini dibebankan pada Tahun Tunggal 2014, tapi sampai kini masih belum selesai.
Dany menyayangkan PT Adhi Karya, perusahaan dengan grade besar (7) ini, tidak memberikan contoh yang baik bagi para kontraktor swasta. Perusahaan “plat merah” ini masih diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan, malah diperlakukan istimewa dengan dilakukannya pembayaran.
“Para pemangku kebijakan di Kota Bandung seolah tidak memperhatikan batas akhir tahun anggaran pada saat penetapan jangka waktu pelaksanaan. Seharusnya Perpres No 54/2010 beserta perubahannya harus dipahami secara utuh agar tidak terjadi multitafsir dan bias. Dalam pasal 51 ayat (2), penetapan jangka waktu pelaksanaan pada kontrak tidak boleh melampaui batas akhir tahun anggaran. Ini cukup sangat jelas!” katanya.
Dany pun menyayangkan kebiasaan proses lelang yang dilakukan menjelang akhir tahun. Seperti yang terjadi pada paket pekerjaan Trotoar dan Saluran Jl RE. Martadinata segment 1, dengan nilai HPS Rp21,77 miliar. Jika merujuk pada jadwal lelang di portal LPSE Kota Bandung, lelang baru selesai 28 Agustus 2014, pada tanggal itu pun belum tentu terjadinya kontrak. Waktunya sangat mepet, padahal pekerjaan ini merupakan pilot project yang memerlukan extra dalam pelaksanaannya. Namun pekerjaan akhirnya terhambat karena terkendala jaringan kabel dan piva, tingginya tingkat kemacetan, faktor musim (hujan), dan tidak tertutup kemungkinan adanya gangguan nonteknis lainnya.
Seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kota Bandung berani mengambil keputusan yang jernih, bijak dan objektif terutama yang dapat menguntungkan semua pihak sebagai win-win solution. PPK mendapatkan output pekerjaan, kontraktor pelaksana (penyedia) tidak mengalami pemutusan kontrak dan masyarakat dapat menikmati manfaat dari hasil pekerjaan tersebut.
“Kami juga meminta kepada pihak panitia lelang (ULP) berani mengambil sikap untuk tidak memenangkan peserta lelang yang termurah, apalagi di bawah 80%, demi menjaga kualitas pekerjaan dan mempunyai nilai ekonomis. Proyek dengan kwalitas baik pasti akan mempunyai umur barang lama. Ini penting demi kemajuan dan kebesaran Kota Bandung tercinta,” jelas Dany.[nank]
