Ia menambahkan bahwa, Majelis Hakim MA harus melihat kasus ini sebagai precedent nasional. “Sudah banyak putusan MA sebelumnya yang memerintahkan pekerja dipekerjakan kembali. Jadi seharusnya tidak ada keraguan untuk memutus sesuai fakta dan hukum,” ujarnya.
*Momentum Mendesak: Aturan PHK dalam UU Ketenagakerjaan Harus Diperketat*
KSPI menegaskan bahwa, kasus ini menjadi bukti perlunya reformulasi aturan PHK dalam rancangan UU Ketenagakerjaan yang baru. PHK tidak boleh menjadi alat intimidasi atau jalan cepat ketika perusahaan menghadapi dinamika hubungan industrial.
PHK harus menjadi jalan terakhir (last resort) setelah seluruh upaya perbaikan hubungan kerja, dialog sosial, negosiasi dan mediasi ditempuh secara sungguh-sungguh. Aturan hukum harus memastikan perlindungan ekstra bagi pengurus serikat, sehingga tidak ada lagi ruang untuk memanipulasi alasan disharmonis, performa, atau pelanggaran etik yang direkayasa.
