Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) merupakan salah satu rekomendasi dari kegiatan pembangunan hukum nasional pada Seminar Hukum Nasional III tahun 1974 di Surabaya yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Integrasi JDIH di kalangan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta masih sangat minim. Namun, melalui bimbingan dan arahan Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat, di awal tahun 2023 ini sudah terintegrasi JDIH di beberapa perguruan tinggi. Kantor Wilayah akan berupaya mengintegrasikan seluruh perguruan tinggi negeri atau swasta di Jawa Barat sebagai bentuk komitmen dalam mendukung dan mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional
Dalam sambutannya, Prof Eddy menyampaikan bahwa JDIHN menjadi sebuah wadah yang sangat penting bagi kegiatan pemerintah guna meningkatkan pembangunan hukum nasional. “Melalui JDIHN, masyarakat dan pemerintah dapat mengakses informasi hukum secara mudah dan cepat,” tegasnya.
