Cimahi, BEDAnews-
Sekretariat DPRD Kota Cimahi dinilai tak mampu melakukan pengelolaan keuangan. Buntutnya, Fraksi Hanura akan mengajukan hak interpelasi terkait dengan tak terlaksananya kegiatan Reses DPRD Kota Cimahi.
Ketua Fraksi Hanura DPRD Cimahi Kanda Kurniawan mengungkapkan, Reses merupakan kewajiban konstitusi para anggota DPRD, karenanya hal itu harus dilaksanakan oleh para wakil rakyat untuk melakukan jaring aspirasi masyarakat. Namun, pada Desember lalu yang seharusnya dilaksanakan, kegiatan reses tidak dapat terlaksana dengan alasan tidak ada anggaran. "Jika memang pada periode lalu ada kegiatan reses yang tak sesuai, hal itu jangan dijadikan alasan sehingga anggota DPRD saat ini tak bisa melakukan reses, jika ada ketidak sesuaian jangan disama ratakan DPRD periode lalu dengan saat ini," terangnya.
Dia melanjutkan, alasan yang disampaikan oleh Sekretariat DPRD tersebut merupakan hal yang tidak pas, apalagi a alasan karena anggaran reses yang sudah dialokasikan dalam Renkana Kerja dan Anggaran (RKA) DPRD 2014 dikatakan sudah habis, karenya pihaknya menilai Sekretariat DPRD tidak cakap dalam melakukan pengelolaan anggaran. " Jika ada alasan anggaran reses habis, kami berpendapat Setwan tak mampu mengelola keuangan," paparnya.
Dikatakannya, Fraksi Hanura yang terdiri dari anggota DPRD asal Partai Hanura dan Partai Kesatuan Bangsa berencana untuk mengajukan hak interpelasi kepada eksekutif, dalam hal ini Sekretariat DPRD, kenapa hal itu bisa terjadi. Hak interpelasi bisa diajukan minimal oleh tujuh anggota DPRD.
Hal yang sama disampaikan Sekretaris Fraksi Hanura Nurhasan. Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak mau melaksanakan hal itu padahal sudah dibahas dalam rapat Badan Musyawarah, padahal hal itu sudah menjadi kewajiban konsititusi yang sudah diatur dalam perundang-undangan. "Dalam RKA sudah dianggarkan dana reses itu, namun pihak PPTK tetap tidak mau melaksanakanyya dengan alasan tidak siap, dan sudah disampaikan juga kepada Sekretaris DPRD, namun pihak Setwan keukueh tak mau melaksanakannya, kami berpendapat hal itu masuk akal," sebutnya.
Nurhasan juga membenarkan jika inisiatif mengajukan hak interpelasi itu datang dari Fraksi Hanura. pihaknya akan menanyakan hal itu, karena masalahnya tidak dibuka secara jelas, penjelasan yang disampaikan oleh pihak PPTK hanyalah tidak siap untuk melaksanakannya. Reses adalah hak konstitusi dewan, selain itu dalam DPA ada rencana anggaran yang disiapkan untuk 45 anggota DPRD. "Penjelasan yang disampaikan oleh seketariat sangat tidak masuk akal karenanya hak interpelasi ini akan kami ajukan," paparnya.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris DPRD Kota Cimahi HM Suryadi tidak bisa dihubungi, sementara Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat DPRD Kota Cimahi Niagara Rahardja mengatakan, tidak apa-apa ada yang mengajukan hak interpelasi tersebut. "Ya tidak apa-apa kalau ada yang mau melakukan interpelasi," katanya, Jumat (2/1).
