JAKARTA. BEDAnews.com – Industri di Provinsi Jabar rata rata belum merupakan Industri yang terpadu. Seringkali sisa produksi yang dihasilkan industri belum terkelola dengan baik. Sehingga berdampak terhadap pencemaran lingkungan.
Demikian dikatakan Ketua Panitya Khusus I DPRD Jawa Barat Jajang Rohana, saat melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2022, DKI Jakarta, Kamis (11/5/2023).
Selain disinggung implementasi berbagai kebijakan pemerintah pusat di Provinsi Jabar, dalam pembahasan LKPJ Gubernur TA 2022, dibahas pula soal kondisi industri di Jabar yang rerata bukan industri terpadu.
