Bandung, BEDAnews
Naiknya 36 % atau Rp. 900 M belanja tidak langsung yang antara lain adalah dengan adanya TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) dan Renumerasi untuk PNS (pegawai negeri Sipil) dilingkungan Pemprov Jabar, seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dan disiplin PNS di Pemprov Jabar. Tetapi realitasnya tidak seperti itu.
Hal ini diungkapkan H. Ricky Kurniawan, Lc., angggota Pansus raperda pembinaan kinerja disiplin PNS Jawa Barat, ketika ditemui Bedanews.com di ruang rapat Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar, jln Diponegoro Bandung, Senin (26/11).
Naiknya belanja tidak langsung, dengan harapan target kinerja akan berbanding lurus dengan adanya penurunan pada belanja pegawai langsung, ternyata harapan itu tidak begitu. Realisasinya tidak seperti itu. “TPP dan renumerasi jalan, yang di dalam itu juga tetap jalan. Jadi ngak efektif,” tuturnya.
Karena itu secara umum pembinaan kinerja PNS ini harus sudah dioptimalkan, PNS Pemprov Jabar ini luar biasa enak paling enak karena adanya TPP dan Renumerasi. “Saat kita di komisi A, termasuk yang mendorong renumerasi dengan harapan PNS nantinya tidak lagi mencari proyek-proyek di belanja langsung, sehingga APBD yang anggarannya untuk belanja public, benar-benar pure buat public,” katanya.
Mantan Ketua Komisi A yang kini jadi Ketua Badan kehormatan DPRD Jabar ini, sangat setuju dengan semangat moratorium karena di dalamnya bisa terjadi pembenahan-pembenahan banyaknya PNS dan CPNS. Dengan adanya moratorium ini, sebenarnya untuk membenahi itu karena selama ini belum selesai, masuk yang lain.
Kemendagri juga kadang berbenturan dengan kementrian Pengawasan Aparatur negara, komposisi Kepala Bakorwil di MenPan dan Reformasi birokrasi itu tidak diakui keberadaanya, tetapi di Kemendagri dengan apologi akibat terlalu banyak PNS, ketika seseorang sudah ada di eselon tingggi tetapi tidak punya jabatan maka dilemparlah kesana, sehingga ada image Bakorwil itu tempat buangan, jadi sekretaris KPU itu buangan, paparnya. (hermanto)
