Bandung, BEDAnews
Anggota Panitia khusus (Pansus) laporan keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) DPRD Jabar tahunan dan akhir masa Jabatan Pasangan Gubernur Ahmad Heryawan-Dede Yusuf yang saat tengah dibahas bersama Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait, mempertanyakan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal reformasi birokrasi seperti di janjikan saat kampanye.
Sebagaimana dikatakan Selly A Gantina, anggota Pansus LKPJ di ruang Banmus DPRD Jabar, kepada wartawan terkait dengan kinerja pemerintahan dalam LKPJ Gubernur, di Bandung, Jum’at (5/4) lalu.
Berdasarkan hasil kajian Pansus, ternyata reformasi birokrasi yang ada jauh dari apa yang telah mereka janjikan, dulu sewaktu kampanye (tahun 2008-red), Gubernur Ahmad Heryawan menjanjikan akan melakukan reformasi birokrasi dilingkungan Pemprov Jabar dan jajarannya dengan menempatkan PNS sesuai dengan kebutuhan, jenjang karier dan latar belakang pendidikan.
Namun nyatanya cukup banyak PNS yang menduduki jabatan tidak sesuai dengan jenjang karier dan latar belakang pendidikan. Sehingga, banyak SDM di beberapa OPD kurang masksinal dan optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).
Ditegaskannya lagi, kalau memang reformasi birokrasi sudah berjalan dengan semestinya, tidak akan terjadi tumpang tindih peran, seperti antara Dinas Koperasi dan UKM dengan Disperindag, dimana pada Dinas Koperasi dan UKM ada kegiatan tentang label Halal, sedangkan itu seharusnya merupakan kewenangan Disperindag.
Sementara terkait dengan penempatan SDM, dijelaskan Ketua Komisi B ini, cukup banyak pejabat structural yang diangkat dan ditempatkan tidak sesuai dengan job description (Kapasitas, Kapabilitas, Kredibilitas). Hal ini karena, cukup banyak pejabat yang diangkat dan ditempatkan berdasarkan unsure like and dislike (factor kedekatan) bukan berdasarkan kemampuan personality.
Tiga lembaga yang berwewang soal kebutuhan dan penempatan SDM yaitu BKD, Baperjakat dan Badiklatda. Dari ketiga lembaga tersebut, satu sama lain kurang koordinasi dan berjalan sendiri-sendiri. Untuk itu, di kepemimpinan Ahmad Heryawan ke dua nanti, Dewan secara tegas meminta Gubernur untuk benar-benar meningkatkan koordinasi dan memberdayakannya, sehingga SDM yang ditempatkan memiliki kemampuan dan juga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Dijelaskannya akibat kekurangmampuan SDM tersebut, berdampak negatif terhadap pelayanan public dan kinerja OPD, sehingga terjadi kontra produktif terhadap hasil pembangunan. Salah satu indikasinya dengan ditemukannya pola pelaporan yang berbeda antara OPD yang satu dengan OPD yang lain.
Padahal lanjut Selly, aturan dan format pelaporan kegiatan, baik fisik maupun keuangan sudah jelas dan sama, tapi kenapa, antar OPD bisa berbeda ?. dan atas apa yang menjadi temuan oleh Pansus LKPJ Gubernur, tentunya menjadi catatan dan rekomendasi DPRD kepada Gubernur Ahmad Heryawan untuk dapat ditindak lanjuti pada kepemimpinan keduanya periode 2013-2018, pungkas anggota FPDIP Jabar dari dapil Cirebon Indramayu ini. (hermanto)
