HPN 2026 semestinya menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar seremoni. Tanpa pers yang sehat, pengawasan publik melemah. Tanpa ekonomi media yang berdaulat, jurnalisme kehilangan daya hidup. Dan tanpa jurnalisme yang kuat, bangsa kehilangan salah satu pilar utamanya.
Pada akhirnya, HPN 2026 harus menjadi titik ukur keberanian Presiden Prabowo Subianto, bukan sekadar panggung seremoni. Tanpa kebijakan konkret untuk menyelamatkan ekonomi media dan melindungi kesejahteraan wartawan, tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” akan tinggal slogan tanpa isi.
Presiden tidak cukup hadir dan memberi sambutan dan negara harus turun tangan. Sebab pers yang dibiarkan lemah secara ekonomi akan kehilangan kemerdekaannya secara perlahan. Pertanyaannya kini sederhana dan tegas, apakah Presiden Prabowo memilih memperkuat pers sebagai pilar demokrasi, atau membiarkannya runtuh dalam diam?
