Sumedang, BEDAnews.com – Beberapa program prioritas di bidang kesejahteraan Rakyat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 menjadi sorotan Panitya Khusus (Pansus) terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun 2019.
Masalah pendidikan masih banyak yang harus dibenahi terutama sektor kebijakan SMK negeri dan swasta, terlebih saat menghadapi pendemi Covid 19. Bidang pelayanan kesehatan, dalam pemaparan bukan hanya mengeluhkan masalah anggaran tetapi lebih konkrit kebutuhan untuk pelayanan dibidang kesehatan agar lebih optimal.
Sebagaimana disampaikan Wakil ketua Pansus III DPRD Jabar Sidqon Djampi, yang menjadi catatan bagi penyusun adalah bahwa legislatif dan ekeskutif terikat oleh sumpah jabatan. Sehingga pelaporannya pun harus dilaksanakan dengan baik dan benar serta objektivitas harus selalu diterapkan.
