Pada 2026, KI DKI Jakarta menargetkan cakupan E-Monev meningkat menjadi 1.001 badan publik.
Di sisi digitalisasi, KI DKI Jakarta juga terus mengembangkan layanan Penyelesaian Sengketa Informasi secara elektronik serta memperkuat pengelolaan website melalui sinergi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta.
Ketua Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali menambahkan, langkah preventif menjadi bagian penting dalam menekan potensi sengketa informasi.
Menurutnya, badan publik perlu diberikan pemahaman yang memadai agar persoalan informasi dapat diselesaikan sejak tahap awal.
“Kami mengedepankan langkah preventif dengan memberikan pemahaman kepada badan publik sebelum perkara berlanjut ke persidangan. Untuk perkara yang memungkinkan, penyelesaian melalui mediasi juga terus dioptimalkan agar lebih efektif,” ujar Aang.
