Wakil Ketua Pansus 9, Erick Darmadjaya menuturkan, dalam pembahasan secara marathon ini Pansus akan mengikuti yang sudah ada, dan melengkapi bila ada yang kurang. Ia menyepakati bila sanksi perlu tertulis, administrasi, dan dikaitkan dengan pidana.
“Jangan lupa juga, diperlukan simbol keberagaman. Selain simbol nasionalisme yaitu Pancasila,” ujarnya.
Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kota Bandung Sony Teguh mengatakan, Raperda ini menegaskan bahwa menjaga keberagaman bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
“Raperda ini disusun dengan tujuan agar peran serta masyarakat dijamin melalui hak-haknya dan berkewajiban untuk menjaga sikap tolerasi, menghormati hak sesama, dan melaporkan apabila terjadi hal diskriminatif dan intoleran. FGD ini melibatkan berbagai elemen, ini merupakan upaya kita bersama,” tuturnya.
