Bandung BEDAnews.com
Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, membawa implikasi positif bagi Pemerintahan di tingkat provinsi karena bertambahnya kewenangan untuk mengelola laut sejauh 12 mil dari pantai. Terkait dengan hal tersebut kini Pemprov.Jabar mempunyai kewenangan untuk mengelola potensi laut, yang potensi luas wilayahnya setara 50 persen luas daratan Jabar.
Hal ini jadi landasan pemikiran DPRD Jabar untuk raperda inisiatif tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Barat. Yunandar Eka Prawira, mengungkapkan, yang jadi persoalan dari implikasi bertambahnya kewenangan tersebut adalah persoalan kondisi petambak garam rakyat yang ada, pada umumnya mereka adalah buruh serta petambak kecil yang notabene tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan produksi yang bisa mensejahterakan kehidupannya.
Dan semua itu terkonsentrasi di beberapa wilayah meliputi Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang. Ketiga daerah ini, merupakan tulang punggung produksi garam nasional.
Dijelaskan Politisi PDI Perjuangan ini. Dengan dilator belakangi hal tersebut, dibutuhkan Regulasi berupa Perda yang bisa melindungi perbaikan kesejahteraan para petambak garam, @
