Bandung BEDAnews.com
Meskipun hanya dihadiri kurang dari setengah jumlah anggota DPRD provinsi Jawa Barat, sidang paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Jawa Barat Perihal 3 Raperda Provinsi Jabar di DPRD Jabar, yang disampaikan oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan tetap berjalan hingga tuntas.
Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Abdul Haris Bobihoe ini, menerima usulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai tiga Rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk dibahas pada kuartal I Tahun Sidang 2018. Berlangsung di ruang sidang DPRD jabar Jl. Diponegoro 27 Bandung. Jumat (4/5).
Ketiga Raperda meliputi, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah Tahun 2018-2037, raperda tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan perubahan atas peraturan daerah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan.
Raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah tahun 2018-2037 dilatarbelakangi oleh Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang besar. Dimana terbagi menjadi dua wilayah yaitu, Pantai Utara dengan panjang 417,5 kilometer dan Pantai Selatan 399.32 kilometer.
Sedangkan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ini karena terkait ketentuan peraturan perundang-undangan, urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilakukan oleh Satuan Pamong Praja. Dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut memerlukan suatu pedoman yang dimuat dalam Perda.
Sedangkan Raperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jabar Nomor 21 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikna karena adanya permasalahan hukum yang belum sinergis dengan kebijakan Pemerintah Pusat serta adanya kekosongan hukum dalam menjawab permasalahan hukum sebagai implikasi perkembangan pembangunan ketenagalistrikan.
Pimpinan Sidang yang politisi Partai Gerindra ini mengatakan, dalam rapat tersebut pihaknya hanya mendengar usulan raperda dari eksekutif. “Raperda yang menurut Pemprov Jabar ini penting, dengan melihat skala prioritasnya. Bukan karena kepentingan politik,” katanya
Lebih lanjut Bobihoe menyebutkan, dari 11 raperda yang diusulkan eksekutif dan legislatif baru beberapa yang dibahas dalam pansus karena draft raperda yang masuk dan siap hanya itu.@
