Restuardy menekankan pemerintah daerah dituntut untuk mengawasi berkaitan dengan masifnya alih fungsi lahan pertanian. Masih banyak daerah yang belum membuat peraturan daerah tentang Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).
“Beberapa daerah yang belum memiliki Perda perlu segera melakukan percepatan penyusunan Perda sehingga kita bisa bersama-sama mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi untuk produksi beras,” tuturnya.
Selanjutnya, sebagai evaluasi atas kinerja pengendalian Inflasi yang dilakukan Kemendagri setiap minggu, Restuardy juga menyampaikan catatan penting dari hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap sembilan langkah Pemda sesuai strategi 4 K dan enam upaya konkret yang dilakukan dan dilaporkan oleh pemerintah daerah bulan Agustus 2024 yaitu, baru 100 pemerintah daerah yang memberikan bantuan transportasi dari APBD serta hanya 70 pemerintah daerah yang merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian inflasi.
