*Dorong Penguatan DPD*
Selain membuka jalur independen di DPR, disertasiLaNyalla juga menyoroti ketimpangan ekstrem antara DPR RI dan DPD RI (Soft Bicameralism).
Selama ini, DPR memiliki kewenangan absolut dari awal hingga akhir dalam pembentukan Undang-Undang (end-to-end process). Sebaliknya, DPD RI hanya sebatas pemberi usulan dan pertimbangan tanpa memiliki daya putus.
Berbekal pengalaman empirisnya sebagai Ketua DPD RI selama lima tahun, LaNyalla melihat langsungbagaimana aspirasi dan kepentingan obyektif daerah kerap terpinggirkan oleh kebijakan sentralistik yang dikendalikan kekuatan politik nasional di DPR.
Oleh karena itu, pilar kedua dari rekonstruksi yang ditawarkan LaNyalla adalah menyetarakan kekuatan DPD RI.
Page 5 of 7
