“Pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memutus bahwa Undang-Undang Pemilu mereka inkonstitusional karena menghalangi warga negara untuk dipilih menjadi anggota Majelis Nasional secara independen. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2023, negara tersebut resmi mengesahkan Amandemen UU Pemilihan Umum yang memberikan hak bagi kandidat independen untuk menduduki kursi wakil rakyat tanpa disokong oleh partai politik,” urainya.
Model representasi jalur perseorangan di kamar utama perwakilan rakyat ini sesungguhnya juga telah lama diterapkan dan terbukti berhasil di berbagai negara maju berdemokrasi matang.
LaNyalla menyebutkan negara-negara seperti Britania Raya (Inggris), Amerika Serikat, dan Australia, hingga sejumlah anggota Uni Eropa seperti Jerman dan Prancis, yang telah lebih dahulu membuka ruang bagi masuknya calon independen di parlemen nasional mereka.
