Bandung, BEDAnews
Arus penyebaran informasi yang terjadi di negeri kita akhiri-akhir ini, dikuasai oleh kelompok-kelompok bisnis media media besar dari media elektronik, TV, online, sampai media cetak dan radio, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat cenderung bersifat mainstream, mengarahkan masyarakat berdasarkan kepentingan- kepentingan pengusaha dan penguasanya.
Kenyataan ini mengemuka dalam diskusi public tentang penyiaran dan kemitraan media Dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) Pemprov Jabar yang berlangsung di Aula Arifin Yusup, Jl. Tamansari 55 Bandung, Rabu (25/9).
Kegiatan yang dihadiri akademisi Unpad Dian Wardiana, anggota KPID Dadan Saputra, Kasubdit Penyiaran Dirjen penyelenggara pos dan informatika Kemenkominfo I Gusti Ngurah serta peserta yang terdiri dari praktisi radio komunitas dan TV komunitas serta pengurus Jaringan Radio Komunitas di Jabar.
Lembaga Penyiaran Komiunitas yang terdiri dari radio dan TV Komunitas meskipun memliki peran penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh Informasi, ternyata masih dianggap sebagai anak tiri oleh pemerintah terutama dalam kaitan dengan proses perijinan dan sertfikasi.
Ketika mereka sudah mengantongi ijin (IPP) dengan jangka waktu yang lama mereka dihadapkan pada kendala proses sertifikasi perangkat dengan biaya yang terhitung besar untuk sekelas radio komunitas, sementara mereka sudah memiliki perangkat yang kebanyakan hasil otak atik sendiri.
Meskipun dengan kondisi tersebut, Radio komunitas dituntut untuk mampu menghadirkan informasi yang akurat dan dapat menjadi solusi atas informasi yang bersifat mainstream yang kerap muncul di media massa yang diakuasai oleh tujuh kelompok bisnis media besar. (hermanto)
