Ia menambahkan, SPIP menekankan pengendalian lingkungan kerja yang berbasis integritas. Hal ini penting bagi ASN, termasuk dalam melakukan penilaian risiko agar tidak berdampak buruk terhadap ASN maupun publik.
Yang tak kalah penting, lanjut Radea, SPIP mengarahkan birokrat untuk menyediakan informasi yang tepat waktu dan memudahkan aksesibilitas data bagi bagian organisasi lainnya.
“Kadang kita terlalu fokus tanpa fokus menyediakan informasi dan membagikannya kepada pihak terkait. DPRD sering mendapat kendala terkait data, sulit atau lama, karena prosesnya juga rumit. Oleh karena itu, penyediaan informasi penting menjadi bagian dari SPIP,” tuturnya.
Radea juga mengingatkan bahwa Pemerintah Kota Bandung harus selalu berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat sebagai tolok ukur penilaian pengawasan.
