“Jika memang terdapat pihak-pihak yang menghambat, mengganggu, atau bahkan mengancam agenda strategis negara, maka sebaiknya disampaikan secara jelas berdasarkan fakta dan data yang dapat diuji, apalagi bagi kami orang kampung ini, bingung dengar kata kata begitu,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (10/6).
Menurutnya, sebagai simbol negara dan kepala pemerintahan yang dipilih melalui proses demokrasi yang sah, Presiden tentu harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman terhadap jalannya pemerintahan. Namun apabila terdapat indikasi ancaman nyata terhadap Presiden atau kebijakan negara, hal tersebut merupakan ranah aparat penegak hukum dan lembaga keamanan untuk mengungkapnya secara terbuka kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku.
