“Dalam konteks pembangunan nasional, keberadaan lembaga demikian menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045, di mana profesionalisme birokrasi dan integritas aparatur merupakan fondasi negara maju,” jelasnya.
Agung menilai, kelemahan Komisi ASN sebelumnya bukan terletak pada namanya, tetapi pada desain kelembagaan yang belum memberikan kemandirian penuh.
Ia menyebut, sejumlah hambatan seperti anggaran yang berada di bawah kementerian lain, tidak adanya Sekretaris Jenderal, ketidakjelasan jenjang karir Asisten, keterbatasan akses data kepegawaian dan manajemen talenta, serta ketidakmampuan menindak ketidakhadiran pihak yang dipanggil.
“Selain itu, minimnya daya paksa rekomendasi dan lemahnya perlindungan institusional bagi ASN menyebabkan pengawasan merit tidak berjalan optimal. Situasi ini menjadi semakin kompleks ketika praktik politik mulai mempengaruhi birokrasi, termasuk potensi jual beli jabatan, mobilisasi tim sukses, tekanan kekuasaan dalam mutasi dan promosi, hingga pengondisian proyek melalui aparatur negara,” ungkap Agung.
