Lanjut Agung, menegaskan bahwa, pengalaman negara lain dapat menjadi rujukan.
Ia menyebut, Inggris, Thailand, Filipina dan Amerika Serikat yang memiliki lembaga seperti Civil Service Commission dan Merit Systems Protection Board.
Menurutnya, efektivitas lembaga pengawas merit tidak ditentukan nama, tetapi struktur, kedudukan, dan kewenangannya. Karena itu, Indonesia dapat mempertahankan nama Komisi ASN atau memilih nomenklatur lain.
“Sepanjang lembaga tersebut diperkuat secara kelembagaan dan anggotanya ditetapkan sebagai Pejabat Negara dengan kedudukan setingkat menteri. Status ini diperlukan agar lembaga benar-benar independen dan tidak dapat diintervensi oleh kepentingan politik,” tegasnya.
Ia pun menyebut, fungsi lembaga independen diarahkan untuk menjaga profesionalisme ASN, melindungi netralitas aparatur, mencegah konflik kepentingan, serta memutus mata rantai kolusi dan nepotisme. Lembaga tersebut juga harus memberikan perlindungan terhadap ASN dari tekanan politik maupun upaya-upaya yang berpotensi merusak integritas karier ASN.
