Menurutnya, Mahkamah secara jelas menghendaki hadirnya mekanisme check and balances dari lembaga eksternal yang benar-benar independen agar potensi penyimpangan kewenangan dalam manajemen ASN dapat dicegah.
“Tenggang waktu paling lama dua tahun yang diberikan MK, merupakan perintah konstitusional yang seyogyanya diterjemahkan pemerintah dalam bentuk kebijakan kelembagaan yang lebih kuat,” imbuhnya.
Lanjut Agung, dari sudut pandang hukum administrasi, penguatan pengawas merit sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 jo. Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Asas legalitas, perlindungan HAM, tidak menyalahgunakan wewenang, tidak ada konflik kepentingan, keterbukaan dan kepastian hukum merupakan prinsip fundamental yang hanya dapat ditegakkan apabila terdapat lembaga independen yang memastikan proses manajemen ASN berlangsung objektif.
