Namun, kebijakan ini justru tidak sejalan dengan keputusan Pemprov DKI Jakarta sebelumnya yang membangun RDF Plant Rorotan menggantikan proyek PLTSa/ITF Sunter, padahal proyek tersebut telah berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan dasar hukum yang kuat. RDF Plant Rorotan dinilai tidak memiliki legitimasi hukum setara dan berpotensi bertentangan dengan kebijakan Presiden.
Akibatnya, muncul dugaan bahwa pembangunan RDF Plant Rorotan merupakan kebijakan yang keliru dan berpotensi mengarah pada dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) serta potensi kerugian keuangan negara, mengingat nilai proyek yang mencapai Rp1,2 triliun, sementara manfaat dan hasilnya belum terbukti secara nyata.
Oleh karena itu, publik perlu mempertimbangkan untuk melaporkan pembangunan RDF Plant Rorotan serta penghentian atau penundaan pembangunan PLTSa (ITF) Sunter kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah ini perlu didorong untuk melakukan penyelidikan agar kedua kebijakan tersebut diusut secara transparan dan akuntabel. Langkah ini penting untuk menegakkan hukum, mencegah penyimpangan kebijakan, serta melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.
