Dirinya tidak enak merasa dijual bahwa ia telah mengajukan peroposal serta memerima uang, padahal tidak mengajukan peroposal, “Ketika ditanyakan kepda Sekjen KNPI Kab, beliau menjawab itu adalah titipan dari anngota Legislatif peruntukannya bukan untuk PK Banjarsari, namun saat ditanaykan kembali kenapa dalam SK ada PK Banjarsari? dan jawabnya ada kesalahan dari pembuatan SK” katanya.
ia merasa yakin SK tidak salah, pembuatan SK sudah dari awal diawali proposal, “Saya menganggap ada kecenderungan ada pemalsuan dalam peroposal atas nama PK KNPI Banjarsari” tandasnya.
Ketua KNPI Kab. Ciamis Budi terkait hal itu mengaku “Merasa heran SK tidak legal tapi beredar, persolan pada teknis kinerja diranah disdik” lanjutnya kok bisa SK seperti itu tersebar, Budi menganggap persoaln bukan Disdik dengan KNPI, pun KNPI Kab dengan PK KNPI Basnjarsari, ”Persoalan dianggap diawali PK Banjarsari dikonfirmasi oleh LSM tentang bantuan hibah yang bukan SK valid “ tambah Budi,jika SK valid harus direspon dan dikejar, “Saya sebagai Ketua KNPI Kabupaten,yang akan merespon, mengkonfirmasi jika dianggap SK sah masuk nyatanya tidak menerima hibah”, lanjutnya.
