Menurutnya, jika seandainya saja program P3A ini akan berlanjut maka sistem pendataan dan validasi atau verifikasi haruslah menjadi prioritas yang harus di benahi, karena dalam program P3A tersebut disinyalir adanya pihak pihak yang masih mengklaim sebagai tim pengusung masa lalu.
“Saya mengimbau kepada seluruh ketua kelompok P3A penerima manfaat proyek BBWS tersebut untuk tidak melayani oknum-oknum yang meminta jatah,” pinta Tatang Toke.
Bahkan, dirinya meminta kepada para pendamping atau TPM maupun pihak yang berkaitan dengan proyek BBWS tersebut supaya terus inten memonitor kegiatan proyek tersebut.
“Karena proyek ataupun pekerjaan dengan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) harus benar benar merata dan menyentuh kesemua lapisan masyarakat. Itu sebagai bentuk pemberdayaan tanpa adanya intervensi ataupun komitmen dengan oknum oknum yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya. (Noer).
