“Dana Desa tahun 2025 wajib dialokasikan minimal 20 persen untuk ketahanan pangan, termasuk MBG. BUMDes menjadi tulang punggung sebagai produsen, konsolidator, sekaligus distributor pangan bergizi,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kasub TU KPPG Denpasar Putu Diah Ernitasari menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan MBG berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Dengan sinergi yang lebih baik, dampaknya akan jauh lebih luas bagi ketahanan pangan daerah,” tegasnya.
Dukungan juga datang dari Ketahanan Pangan I Nyoman Widyana Putra, yang menilai MBG tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM.
“Setiap porsi makanan bergizi yang disalurkan membawa multiplier effect ekonomi lokal. Kita ingin pangan sehat datang dari desa, untuk anak-anak bangsa,” ujarnya.
