JAKARTA || Bedanews.com – Dalam pertemuannya bersama Kementerian PANRB, Komisi II DPR RI dan sejumlah Kepala Daerah dari Provinsi Kalimantan Selatan, terkait percepatan reformasi birokrasi dan transformasi manajemen ASN, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, menegaskan bahwa kepala daerah memiliki posisi penting sebagai pengambil keputusan utama dalam pengelolaan pemerintahan daerah, termasuk dalam penataan ASN yang selaras dengan kebutuhan pembangunan.
Oleh karena itu, Prof. Zudan mengarahkan, agar tata kelola ASN dijadikan sebagai peran strategis dalam mendukung keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah dan efektivitas belanja publik di daerah.
Dengan posisi kepala daerah yang memiliki peran vital sebagai Chief Executive Officer (CEO) di wilayahnya masing-masing, Prof. Zudan mengimbau agar pejabat yang ditempatkan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan mendukung visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.
