“Pilkada langsung merupakan produk reformasi yang bertujuan memperkuat legitimasi dan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin daerah,” ujar Prof. Taufiqurokhman.
Ia mengakui bahwa, wacana pengembalian pilkada melalui DPRD kembali menguat dengan alasan efisiensi biaya politik dan penguatan peran partai politik. Namun, menurutnya, pendekatan tersebut menyimpan risiko serius terhadap legitimasi publik serta berpotensi memperluas praktik politik transaksional di parlemen daerah.
“Efisiensi biaya memang menjadi isu penting, tetapi menghilangkan hak rakyat untuk memilih langsung bukanlah solusi,” tegasnya.
Prof. Taufiqurokhman juga memaparkan hasil survei nasional yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih menghendaki pilkada langsung. Data dari LSI dan Litbang Kompas, memperlihatkan publik menilai pilkada langsung lebih demokratis dan diyakini mampu melahirkan pemimpin daerah yang lebih berkualitas.
