Menurutnya, setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum bisa menjadi pintu masuk proses penegakan hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana.
Sebagai contoh, ia menyebut dugaan perselingkuhan, transaksi keuangan yang dianggap tidak wajar, maupun penghapusan percakapan digital dapat menjadi bagian dari proses penyelidikan apabila ditemukan keterkaitan dengan dugaan tindak pidana.
Namun demikian, Muradi menegaskan tindakan-tindakan tersebut tidak serta-merta merupakan tindak pidana.
Penilaiannya tetap bergantung pada terpenuhi atau tidaknya unsur pidana yang dibuktikan melalui proses hukum.
“Misalnya menghapus percakapan merupakan hal yang normal. Tetapi jika dalam proses penyidikan ditemukan kaitan dengan dugaan tindak pidana, tentu akan dinilai berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku,” tuturnya.
