Melalui bukunya, Muradi memperkenalkan konsep pidana politik sebagai upaya menjembatani perspektif hukum dan politik.
Menurutnya, selama ini banyak perkara yang berkaitan dengan politik dipahami secara terlalu legalistik atau sebaliknya terlalu politis, sehingga kehilangan sudut pandang yang lebih objektif.
Ia berharap konsep tersebut dapat menjadi bagian dari pengembangan keilmuan di perguruan tinggi.
Menurutnya, kampus perlu mulai mengintegrasikan kajian hukum dan politik agar mampu menjembatani kesenjangan pemahaman antara akademisi, aparat penegak hukum, dan para pembuat kebijakan.
“Saya ingin perspektif hukum dan politik berada dalam satu jembatan yang sama sehingga ada nilai-nilai objektif yang bisa disampaikan kepada publik,” ucapnya.
Muradi juga mengingatkan pejabat publik, elite politik, maupun birokrasi agar menyadari berbagai potensi kerentanan yang dapat muncul selama menjabat.
